Transkrip Wawancara (edit) DR. RIZAL RAMLI DEBAT CAPRES 2014

 

Transkrip Wawancara (edit)

DR. RIZAL  RAMLI    

DEBAT CAPRES 2014

MINGGU ,15 JUNI 2014, SINDO  TV


 

Hardi :

Pak Rizal  apa ganjalan yang dirasakan ketika kita tampil sebagai seorang  pembicara  di depan publik  dan berdebat  ?

RR :

Biasanya ada demam panggung, bisa besar bisa kecil. Pada debat kemarin sekitar dua pertiga pemilih sudah tahu sikapnya dukung Prabowo atau Jokowi. Tapi masih ada swing voters sekitar 20 sampai 30 persen.Sebetulnya swing voters  ini yang penting, karena ini yang menentukan siapa yang bakal menang. Debat ini penting untuk mengubah sikap yang belum punya pilihan. Debat pertama nilainya satu-satu, belum betul-betul menentukan.Mudah-mudahan debat yang kedua lebih jelas siapa yang lebih unggul.

Hardi :

Apakah ada karakter yang berbeda dari kedua kandidat ?

RR  :  

Saya kira kelihatan Jokowi cukup latihan. Prabowo mungkin terlalu percaya diri sehingga kurang latihan. Dia cerdas, dan dengan latihan tambahan,performance bisa lebih baik. Jokowi yang terbatas, dengan latihan, cukup meyakinkan.

Hardi :           

Kita simak sejenak profil ekonomi Indonesia. Dari profil seperti ini seberapa berat pekerjaan para Capres ketika terpilih menjadi Presiden nantinya ?

RR :   

Ada satu hal yang penting yang bisa mengganggu stabilitas makro ekonomi karena makro ekonomi Indonesia sejak setahun terakhir mengalami quattro deficits: Defisit Perdagangan, Defisit Transaksi Berjalan, Defisit Neraca Pembayaran dan Defisit anggaran. Itulah yang menjelaskan kenapa rupiah anjlok dan kalau tak hati-hati bisa berkembang ke titik yang membahayakan. Istilah saya lampu kuning, harus dikembalikan dulu ke lampu hijau siapapun Presidennya,  baru setelah itu kita bisa melakukan percepatan.

Hardi :           

Kira-kira  apa  akar persoalannya dari ke empat itu?

RR:    

Pada dasarnya kita Negara yang importing dan konsumtif. Kita harus ubah bangsa ini menjadi  bangsa produktif, yang eksepor karena tidak seimbang. Selama ini kita sangat  konsumtif karena banyak pendapatan dari sumber daya alam. Kalau nanti sumber daya alam  sudah tidak ada, kita tak bisa konsumtif lagi. Isu yang kedua menyangkut kesejahteraan. Kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia PBB, kami salah satu panel ahli PBB bersama tiga pemenang Nobel, Indonesia ranking paling rendah di Asian 5, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, baru kita. Itu menunjukkan kesejahteraan rakyat tidak berubah banyak selama 10 tahun terakhir. Itu yang menjelaskan kenapa banyak rakyat kita yang ingin bekerja di Singapura atau di Malaysia. Jadi tugas  Presiden siapapun yang akan datang, dalam waktu lima tahun yang akan datang  kesejahteraan rakyat harus lebih baik. Rakyat kita tidak makan indikator-indikator makro ekonomi. Tidak makan nilai tukar. Buat mereka  apakah kesejahteraan mereka meningkat atau tidak. Penting bagi calon Presiden untuk menjelaskan apa strategi peningkatan kesejahteraan.

Hardi :

Kalau seperti itu tidakkah menyembunyikan banyak persoalan yang mungkin lebih ril ketimbang yang disampaikan?

RR :

Saya memang agak kaget. Isu di media kebanyakan tentang human right.  Itu penting, tapi rakyat yang suka isu-isu begini hanya 10 sampai 15 persen kalangan atas. Buat rakyat dibawah isu itu tak begitu penting. Sebetulnya ada isu yang lebih kuat yaitu korupsi, KKN. Sayangnya kedua pihak tidak berani bicara KKN karena mungkin kedua belah pihak ada yang terlibat juga. Isu yang paling kuat, 80 persen, adalah soal rakyat kita paling bawah dapat pekerjaan tidak? Kesejahteraan rakyat meningkat atau tidak? Bisa beli beras atau tidak? Bisa sekolahkan anak atau tidak? Anak sakit dapat berobat atau tidak? Sayang sekali dari kedua kandidat kurang menyentuh yang 80 persen paling bawah ini. Perdebatan di sosial media isinya trlalu politis.

Hardi :

Bicara pertumbuhan ekonomi, banyak orang tak paham pertumbuhan, inflasi.Apa tips untuk mengetahuinya?

RR :

Tunjukkan, satu bahwa pemerintah yang akan datang mampu menigkatkan kesejahteraan rakyat. Indikatornya, cukup gizi nggak rakyat kita? Faktanya 30 persen rakyat kurang protein. Kurang gizi. Bagaimana menyelesaikan itu? Pendidikan rakyat juga sangat mahal, sekolah seolah-olah hanya untuk orang kaya. Siapa yang mampu bayar, silakan sekolah. Akses kesehatan, rakyat bisa ke rumah sakit apa tidak? Rumah, rumah sempit, diisi 4-5 orang lingkungan nya kotor. Kalau ekonomi disampaikan dengan cara seperti ini rakyat mengerti. Bisa memilih presiden yang benar-benar mau bekerja buat rakyat. Sampaikan dalam bahasa yang rakyat mengerti yaitu kemampuan meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan.

Hardi  :

Melihat angka-angka kesejahteraan rakyat 2013, apa yang harus diperbaiki oleh para Capres lima tahun kedepan?

RR :

Sebetulnya tak masuk akal bagi rakyat, ini negara kaya dengan sumber daya alam terkaya di Asia Tenggara kok tingkat pendidikan rakyat cuma 7,6 tahun. Ada sesuatu yang salah urus dalam alokasi sumber daya. Banyak hal-hal yang masih dasar seperti pangan, gizi, kesehatan dan pendidikan yang kita belum mampu pecahkan. Istilah saya dalam bahasa sederhana, 20 persen rakyat Indonesia sudah merdeka. Mereka bisa menikmati tapi 80 persen lain belum bisa menikmati arti kemerdekaan. Tugas sejarah kita siapapun Presidennya ialah bagaimana yang 80 persen ini bisa menikmati arti kemerdekaan terutama yang menyangkut hal-hal yang mendasar.

Hardi :

Melihat ke Visi Misi kedua pasangan Capres , jadi betul  seperti yang dikatakan pak Rizal Ramli belum terlalu fokus ke soal – soal basic need.

RR :

Ini sangat umum sekali. Dan yang perlu dicek adalah konsistensi antara visi misi, dengan target-target kuantitatif, kebijakan itu harus koheren. Saya berikan contoh, semua pidato untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Tetapi begitu melihat targetnya hanya 2-3 juta pertahundimana satu persen pertumbuhan ekonomi itu sekitar 400 ribu  sampai 500 ribu, jadi 2 Juta hanya perlu 5 persen – 6 persen  kalau gitu tidak ada perubahan yang berarti jadi harus diperbaiki supaya betul – betul konsisten antara visi, target – target  kuantitatif dengan sterategi dan kebijakan .

Hardi :

Dari pak Jokowi ada land reform juga ada jaminan sosial yang mencakup lebih banyak penduduk.

RR :

Kalau soal land reform, SBY juga mengumumkan soal itu dan nyaris tidak ada kejadiannya. Kalau jaminan sosial nasional, sudah diselesaikan melalui  perjuangan kami dengan tokoh-tokoh buruh Iqbal Rike dll selama tiga tahun terahir dengan demonstrasi, dll. Kalau program baru lagi seperti apa? Memang ada kelemahan, yaitu : satu, cakupannya masih kurang, lebih 80 juta orang Kedua, fundingnya nggak cukup. Yang ketiga, system, pelaksanaannya harus di perbaiki


Hardi :

Secara materi, bagaimana Pak Rizal dari paparan kedua Capres ini ?

RR :

Keduanya lumayan namun tentu perlu ada perbaikan. Kesan saya mas Jokowi masih terlalu umum. Bicara revolusi mental tak cukup pendidikan dan kesehatan namun perlu law enforcement dan keteladanan. Produktivitas juga bukan hanya soal individual, tapi sistemnya mendorong produktif atau tidak?  Policy-nya mendorong produktif atau tidak? Kalau Negara mendorong impor maka semua impor dan tak ada peningkatan produktivitas. Tapi kalau policy nya  mendorong agar bangsa kita menjadi bangsa produktif, eksportir, maka akan terjadi penigkatan produktivitas. Secara makro harus ada policy yang mendukung. Demikian juga istilah mandiri atau berdikari, saya mohon maaf lebih banyak slogannya karena selain program membangun desa, infrastruktur dan macam-macamnya, itu harus ada kebijakan ekonomi yang mendorong trisakti, mendorong kemandirian dan kedaulatan termasuk kebijakan investasi apakah diserahkan sepenuhnya kepada asing, lalu apakah pembiyaanya hanya dengan meminjam saja. Ini harus diperbaiki.     

Mas Prabowo, saya mendapat kesan lumayan koheren. Sumber uang dia jelaskan dari memberantas korupsi dan mengurangi kebocoran. Bagus, tapi masih ada sumber uang yang lain lagi, karena banyak inefisiensi dari anggaran. Misalnya 500 triliun pertahun untuk membeli barang modal seperti rumah dinas, kantor, mobil dinas. Ini bisa dihapus untuk lima tahun yang akan datang dengan menyewa saja. Ada sisa uang 425 triliun yang bisa dipakai membangun jalur kereta api sepanjang Sumatera. Sulawesi dan Kalimantan.

Hardi :

Paling tidak gagasan kebocoran dan korupsi

RR :

Itu bagus. Prabowo jelaskan untuk membiayai macam-macam agar ekonomi bisa tumbuh lebih cepat.

Hardi :

Soal kebijakan investasi Prabowo dan soal ekonomi berdikari dan utang luar negeri pak Jokowi?

RR :

Pak Prabowo cukup jelas orientasi kebijakannya termasuk kebijakan investasi. Tetapi beliau terlalu melebih-lebihkan program dana bergulir. Mohon maaf, itu tak ada apa-apanya. Ada hal yang jauh lebih efektif, yaitu kalau pak Prabowo sebagai presiden membebaskan pajak untuk usaha kecil, usaha rumah tangga. Misalnya sampai satu miliar rupiah nggak usah bayar pajak. Itu efeknya lebih dahsyat dari dana bergulir.

Saya senang dari pak Jokowi, keberpihakannya pada pedagang kecil kaki lima kuat sekali, sehingga melupakan hal-hal lain yang jauh lebih besar. Sudah tentu soal ekonomi kerakyatan tidak cukup hanya soal pedagang kaki lima. Kita harus dorong supaya sebagian rakyat masuk ke sektor produktif. Bukan hanya menjadi bangsa pedagang. Itu akan mendorong kemandirian dan berdikari. Sayangnya pak Jokowi tak menjelaskan, hanya sibuk mengurusi pedagang kaki lima dan pedagang pasar. Simpati besar tapi nggak cukup. Soal e budgeting bagus banyak sekali yang ingin di beli. Seperti shopping ke supermarket, tapi timbul pertanyaan, bagaimana membiayainya? Pak Prabowo bilang sikat korupsi, selamatkan 1000 triliun. Itu bagus, tetapi ada pertanyaan, bagaimana hutang luar negeri? Meneruskan kebijakan SBY dimana sekarang hutang Indonesia 2200 triliun? Kalau ini tak dijawab, kita nggak bisa ngomong soal kemandirian dan berdikari.

Hardi :

Segmen ketiga mempertanyakan soal kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dan soal kedua soal pertumbuhan penduduk dan kematian ibu melahirkan

RR :

Saya kira belum dijelaskan, berapa jumlah pengangguran yang sesungguhnya. BPS nyatakan enam persen dengan menggunakan definisi satu jam bekerja dalam seminggu. Itu tak masuk akal. Kalau menggunakan yang normal, 35 jam seminggu, maka sepertiga orang Indonesia menganggur. Ini persoalan besar. Sayang tak dijawab dengan cukup, bagaimana kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja. Target 2-3 juta tak memadai. Mestinya kita bisa menciptakan 6-7 juta lapangan kerja. Jokowi senang kartu sehat, kartu pintar. Saya mohon maaf, ada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang cakupannya sudah 80 juta rakyat dan akan ditambah menjadi 100 juta. Dan ini kemajuan luar biasa yang dimulai di Jerman jaman Bismark, membuat Jerman tak jatuh ke tangan komunis.  Kalau pak Jokowi mengandalkan lagi kartu sehat, padahal Undang undangnya sudah memuat jaminan nasional, akan terjadi overlapping dan pemborosan. Sebagai presiden harus melaksanakan undang-undang yang telah disepakati yaitu sistem jaminan sosial nasional. Kecuali undang undangnya diubah menjadi kartu sehat. Soal kartu pintar, ada alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan. Itu perlu diperbaiki sistem dan efisiensinya. Kita jangan buat program yang overlappingdari yang sudah ada. Kita perbaiki yang ada, misalnya sistem jaminan sosial kita tambah fundingnya, perbaiki delivery systemnya.

Hardi:

Salau soal pertumbuhan penduduk?

RR:

Soal pertumbuhan penduduk, pak Jokowi jawabannya lebih to the point, Pak Prabowo agak ngelencer kemana-mana. Soal pertanian menunjukkan kegetolan Pak Prabowo mendorong soal pertanian. Tapi jangan hanya soal irigasi, bibit unggul, pupuk, lahan, itu sudah dibuat pemerintah lalu. Kenapa petani Jepang, Taiwan, Cina bisa lebih sejahtera. Itu karena ada kebijakan harga. Jaman pak Harto rasio harga gabah dan pupuk 3 : 2. Jadi petani dapat 50 persennya. Jaman SBY rasio harga gabah dengan pupuk di lapangan satu banding satu. Petani tak dapat apa-apa dan hanya numpang hidup. Saya ingin Presiden yang akan datang lebih hebat dari jaman pak Harto. Harga gabah dan pupuk dua banding satu hingga kesejahteraan petani naik  lebih cepat, selain hal-hal irigasi, pupuk, bibit unggul, dll. Oleh karena itu pak Prabowo, yang penting bukan kebijakan sektor pertanian tetapi kebijakan pro tani. Itu menurut saya yang lebih penting untuk peningkatan  kesejahteraan.

Hardi:

Materi keempat tadi, bagaimana pak Rizal

RR:

Saya senang kedua calon presiden setuju meningkatkan wajib belajar dari 9 menjadi 12 tahun. Prakteknya tingkat pendidikan kita sekarang 7 tahun lebih sedikit, Sembilan tahun saja belum. Saya senang kedua calon presiden betul-betul ingin meningkatkan pendidikan bangsa dan rakyat kita. Soal anggaran tak ada masalah. Saya kaget ketika Pak Jokowi akan ubah 80 persen kurikulum di SD untuk revolusi mental dan 20 persen untuk pengetahuan. Wah ini mohon maaf saya agak berbeda pendapat disini. Di pesantren saja 50-60 persen kuliah umum dan sisanya agama. Karena kalau kurikulum isinya hanya indoktrinasi juga berbahaya sekali. Kurikulum harus mendorong kreativitas, rasa ingin tahu, team work, dll.

Hardi :

Ini menjadi antithesis untuk meningkatkan daya saing?

RR :

Bisa-bisa anak SD Indonesia pengetahuannya minim sekali, isinya Cuma mental saja. Ini perlu diklarifikasi apa yang dimaksud. Kemudian soal infrastruktur. Kami juga bingung dengan soal tol laut karena kalau contohnya semen. Kebetulan saya mantan Presiden Komisaris  pabrik semen Gresik, masalahnya biaya transportasi mahal sekali membawa dari Gresik ke Papua. Solusinya tidak bikin jalan tol, tapi bikin pabrik semen 100,000 – 200,000 ton di Papua, karena ongkos transportasi terlalu mahal. Kemudian ada keinginan untuk double track di Papua dan Sumatera itu juga berlebihan. Double track itu dijelaskan di pulau Jawa karena frekuensi traffic itu padat sekali. Kami memulai pertama kali pembangunan double track di Pulau Jawa. Poin saya, soal-soal teknis begini agar adviser memberi advis yang benar. Tentu pemimpin tak harus mengetahui semua hal secara teknis

Hardi:

Kita sampai ke segmen kelima. Secara konten, secara materi anda melihat seperti apa?

RR:
Dukungan untuk usaha skala kecil dan menengah penting.  Karena kalau mereka kreatif dalam packaging, desain dan macam-macamnya, nilai tambahnya pasti akan lebih tinggi, lebih laku di pasar internasional. Kebetulan modal dasar bangsa kita kuat dan kaya sekali dalam bidang kebudayaan, kreatifitas ekonomi, seni, budaya.  Dan saya sangat senang sekali  kedua calon presiden memberi perhatian besar pada ekonomi klreatif. Kemudian soal Asean Economic Community, tadi pak Prabowo yang bertanya, jawaban pak Jokowi akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kita tambah saja hambatannya buat asing, kita ciptakan saja barriernya, diserahkan kepada daerah-daerah. Kalau itu dilakukan makin lama itu makin membuat iklim investasi di Indonesia makin ribet. Sebetulnya ada cara yang jauh lebih canggih dari itu yaitu menggunakan kebijakan : satu, kebijakan nilai tukar dan kebijakan tarif. Dengan nilai tukar yang kita jaga supaya jangan terlalu kuat, agak lemah, seperti yang dilakukan Jepang dan Cina akan secara tidak langsung, memberikan proteksi kepada industri dalam negeri dan akan memperbaiki daya saing kita untuk ekspor. Daripada menyerahkan kepada daerah-daerah untuk silahkan bikin ribet para pengusaha asing. Itu bisa membuat merusak dan menimbulkan komplikasi.

Yang lain adalah soal pertanyaan tadi. Pertanyaan pak Jokowi kepada pak Prabowo soal satu miliar untuk satu desa. Memang soal angka akan diputuskan lebih detail dalam peraturan pemerintah. Misalnya undang-undang desentralisasi itu dibuat oleh Presiden Habibie. Tetapi pemerintahan kami yang merumuskan dana alokasi umum. Artinya semua daerah mendapat jumlah yang sama sesuai jumlah penduduk atau luas wilayah. Kedua, dana alokasi khusus untuk daerah penghasil minyak bumi dan gas. Menurut saya di peraturan pemerintah nanti juga bisa dibuat hal yang sama. Ada yang semua desa mendapat jumlah yang sama, sebagai basis untuk mengerakkan kegiatan ekonomi di daerah, tapi kita juga bisa ciptakan dana alokasi khusus untuk yang penduduknya banyak sekali atau untuk yang tingkat kemiskinannya rendah sekali, dsb. 

Hard:
Secara garis besar kita bisa tangkap keduanya tidak  memiliki banyak perbedaan dalam soal ekonomi kerakyatan menekankan peran pemerintah yang lebih besar  dalam perekonomian tapi tidak mengajukan detail angka –angka yang lebih rinci  Bagaimana menurut anda ?

RR :

Saya kira dferensiasinya memang  tidak terlalu tajam  dari segi ide, visi maupun dari segi target – target  kwantitatif maupun kebijakan untuk mendukungnya .

Ada hal yang menurut saya penting tadi tetapi barang kali format dekat tidak mampu menjelaskan itu, misalnya  pertanyaan  soal bagaimana menghadapi Asean Economic  Community  itu kan pertanyaan  menarik  .Yang ada Cuma saling tanya tanpa apa apa solusinya .

Esensinya ada sektor – sektor dimana Indonesia sangat unggul misalnya di dalam bidang perbankan ada bank pedesaan BRI,  itu sangat kuat. Pemerintah yang akan datang harusnya dorong  BRI masuk  ke Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar pasti BRI jadi raja bank deso di negara-negara trsebut. Semen Gresik saya dulu bekas Preskom, kita berhasil tekan biaya U$ 8/ ton sehingga semen Indonesia sangat kompetitif sehingga  bisa beli pabrik semen di Kamboja dll. Didalam  bidang tekstil Indonesia juga kuat tapi ada hal – hal yang Indonesia lemahsektornya kita butuh waktu restrukturisasi untuk memperkuat daya saingnya sayangnya ide – ide ini luput.

Hardi :

Mas Rizal kenapa kira – kira masih seperti itu setelah satu setengah jam hampir dua jam kita menyaksikan itu sepertinya kita tidak mencapai apa – apa .?

RR :

Formatnya itu kurang seru, formatnya itu terlalu datar dan harusnya peranan moderator peran lebih aktif. Kalau pertanyaan nya bagus kita sebagai yang ditanya  juga semangat  sehingga ada solusi dsb. Sayang tidak banyak solusi  yang dikeluarkan, yang ada itu istatement of problem tetapi bukan solusi

Hardi:

Kalau melihat gagasan yang mereka sampaikan  sendiri bagaimana ?

RR:

Kalau gagasan besarnya Prabowo saya kira menang, dalam pengertian directionnya. Dalam soal detail dan teknis jokowi lebih menguasai  walaupun beberapa ada yang missing  misalnya mau membangun tol laut, ini agak off side diperlukan  bikin pabrik semen di Papua  dsb.  Menunjukkan keduanya memerlukan bantuan dari staf ahli supaya jangan  membuat blunder–blunder. Mungkin waktunya terbatas, sibuk kampanye  sehingga tidak cukup input dari staf ahli dan juga latihan .

Hardi:

Secara data anda melihat apa realistis program–program dan gagasan yang disampaikan ?

RR:

Sama juga Pak Prabowo juga melakukan blunder bahwa 1 hektar bisa mempekerjakan 6-12 orang. itu kebanyakan  1 keluarga bisa urus  2 hektar 1.  Angka – angka itu kemudian dikembangkan jadi seolah – olah banyak sekali meyerap tenaga kerja, ini perlu dikoreksi .

Apalagi kalau kita kaji tidak ada konsistensi antara   visi, misi dengan  target kuantitatif dan kebijakan Visinya misalnya mau kemandirian indikator kuantitatifnya, kebijakannya apa atau menciptakan lapangan kerja sebanyak – banyaknya misitapi begitu melihat target hanya 2-3 juta ini hanyapertumbuhan ekonomi 5-6 %  dan tidak cukup untuk menyerap pekerja baru, terus policynya apa supaya mendorong lebih banyak industri yang menciptakan lapangan pekerjaan?.

Hardi:
Apakah karena menyangkut isu ekonomi yang menuntut data yang sangat rinci dan pemahaman konsep yang lebih  jelas ?

RR :

Seorang presiden tidak perlu menjadi ekonom, presiden cukup mengerti prinsip – prinsip dasarnya serahkan kepada ahlinya tetapi tidak boleh ada visi ke sini, target ke sana kemudian  kebijakan ke situ. Konsistensi ini yang harus dijaga oleh  seorang Presiden.

RR

Yang akan menentukan 2 debat terakhir .