Daulatkan Pangan dan Energi

Catatan :
Berita ini dimuat oleh Koran Cetak Harian Kompas, Rabu 29 Januari 2014
Di Halaman 2 – Kolom Politik – Hukum
 
Tks (ZB)
Rabu, 29 Januari 2014
 
 
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Indonesia mendatang memiliki tantangan mewujudkan kedaulatan pangan dan energi serta penegakan hukum. Pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat tajam jika ia mampu mewujudkan hal itu serta memberantas mafia minyak dan tambang.
Demikian mengemuka dalam Dialog Akbar Presiden 2014: Membangun Kedaulatan Energi Pangan dan Penegakan Hukum dalam rangka pengukuhan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tandingan periode 2013-2018, Selasa (28/1), di Jakarta. Kadin ini merupakan pecahan dari Kadin Indonesia yang dipimpin Suryo Bambang Sulisto.
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin tandingan periode 2013-2018 mengungkapkan, sejak era Reformasi, Indonesia belum mewujudkan kedaulatan pangan dan energi serta penegakan hukum. Ini diperburuk dengan penerapan kebijakan neoliberal yang, menurut dia, hanya menguntungkan sekelompok orang kaya tertentu.
Untuk mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan ekonomi di daerah, Rizal mengusulkan amandemen Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ”Kami mendorong perubahan pengalokasian DAU (dana alokasi umum) sehingga daerah di kawasan Indonesia timur yang wilayahnya luas, tetapi penduduknya kecil, bisa dapat alokasi (anggaran) yang lebih besar dari saat ini. Daerah maritim dan penghasil mineral mendapat manfaat dari potensinya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Oesman Sapta turut mengkritik pemerintah yang dianggap tidak memiliki pemikiran jangka panjang dalam kebijakan ekonomi. ”Pemerintah memilih impor ketimbang membangun infrastruktur (pertanian). Itu lebih murah, tetapi hanya berorientasi jangka pendek,” katanya.
Kurtubi, pengamat masalah energi, menilai, tata kelola di bidang energi saat ini salah langkah. ”Ini ditunjukkan dengan produksi minyak (mentah) yang terus susut hingga 800.000 barrel per hari,” ujarnya.

Ia menyoroti kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas yang hanya ”berganti baju” dari BP Migas yang legalitasnya telah dicabut Mahkamah Konstitusi. (JON)