200 Pengacara Lawan Somasi SBY

 


Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (Ekuin) era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli (tengah), didampingi kuasa hukumnya, Otto Hasibuan (tiga kiri), bersama kuasa hukum Rizal lain memberikan keterangan terkait somasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Rizal Ramli di Gedung Joeang 45, Jakarta, kemarin.

JAKARTA – Sebanyak 200 pengacara disiapkan tim hukum Pengawal Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat untuk melawan somasi yang dilayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Rizal Ramli. Mereka menilai tindakan somasi SBY tersebut telah bertentangan dengan prinsip demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Lonceng kematian demokrasi dan kebebasan berpendapat telah berbunyi seiring somasi itu. Ini tidak boleh terjadi makanya kita buat konferensi pers di Gedung Joeang sebagai tempat sejarah demokrasi,” ungkap Ketua Tim Kuasa Hukum Pengawal Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat Otto Hasibuan di Ruang DHN Gedung Joeang, Jakarta, kemarin. Otto mengatakan, dalam surat somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum SBY, Palmer Situmorang, terdapat tiga status yang memberikan somasi tersebut yakni SBY sebagai presiden, sebagai diri pribadi SBY, dan sebagai keluarga SBY.

Somasi ini sangat membingungkan. Karena itu, Palmer Situmorang harus mengklarifikasi status mana yang sebenarnya dia wakilkan dalam surat somasi tersebut. “Kami membalas surat klarifikasi ke Palmer Situmorang mengenai status apa yang presiden berikan ke tim kuasanya untuk menyomasi?” ungkapnya. Menurut Otto, jika somasi tersebut dilayangkan sebagai presiden, dia mempertanyakan kepentingan negara yang mana yang dirugikan atas pernyataan Rizal Ramli. “Merupakan sejarah baru di mana seorang presiden menyomasi rakyatnya sendiri.

Ini belum pernah terjadi di negara mana pun. Somasi ini membuktikan seorang presiden telah mengekang kebebasan berdemokrasi dalam berpendapat. Dengan dasar negara UUD 1945,” ucapnya. Kemudian, lanjutnya, jika menyomasi sebagai presiden, dia mempertanyakan mengapa SBY menggunakan jasa advokat swasta? Padahal sebagai presiden, SBY dapat menggunakan kuasa hukum yang telah disediakan. Apakah dana untuk membayar jasa advokat swasta itu menggunakan uang negara? “Sebagai presiden, kenapa memakai advokat swasta?

Bukan negara? Kan sudah disediakan, pakai biaya negara tidak itu?” tanyanya. Selanjutnya, jika dilakukan sebagai pribadi SBY, itu sah-sah saja. Tetapi, keterangan Rizal Ramli yang mana sehingga harus disomasi? Sedangkan tidak ada satu pun pernyataan Rizal Ramli yang menyebutkan gratifikasi SBY. Rizal Ramli hanya mengulas kasus Century secara umum saja dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik dan tokoh ekonomi. “Tidak ada satu pun kutipan Rizal Ramli menyebutkan gratifikasi SBY,” katanya.

Menurut dia, tidak ada hubungannya pernyataan Rizal Ramli dengan keluarga SBY mengenai kasus Century. Otto juga menginformasikan, bagi pihak lain yang juga disomasi SBY dapat menghubungi dirinya. Tim ini akan senang hati membantu siapa saja dan di mana saja yang ikut disomasi tanpa dibayar sepeser pun. “Kami akan bantu dengan sukarela,” ujarnya. Rizal Ramli mengaku tidak habis pikir mengapa SBY begitu ingin menjatuhkan dirinya. Padahal, dulu SBY merupakan temannya yang sering meminta bantuan ketika sedang kesusahan.

Somasi ini menjadi kali ketiga atas upaya SBY menjatuhkan dirinya lewat jalur hukum. “Bahkan yang bantu buat strategi kampanye SBY pada 2004 itu saya,” kata Rizal. Rizal juga menceritakan, pada 2008 dia hampir dipenjara SBY dan diperiksa polisi selama berhari-hari karena penolakan atas kenaikan harga BBM. Rizal dijebak dalam rekayasa keributan dan kerusuhan pembakaran dua mobil di depan Kampus Atmajaya. “Pada saat itu SBY mengikuti cara rezim otoriter dengan mengambinghitamkan pembakaran mobil di depan Atmajaya dan langsung disimpulkan sponsornya adalah saya,” ungkapnya.

Dia juga pernah dituduh merencanakan kudeta pada 18 Maret 2012. Saat itu SBY membriefing semua menterinya mengenai kudeta yang akan dilakukan dirinya dan Adhie Massardi. Padahal, kudeta hanya bisa dilakukan oleh kekuatan bersenjata, bukan kekuatan sipil. “Ini kegalauan SBY yang sangat luar biasa sehingga perbedaan pendapat diputar menjadi fitnah yang luar biasa,” tambah Rizal. Sementara pihak Istana mengaku tidak keberatan dengan somasi balik yang akan dilayangkan Rizal. Pihak Istana pun akan menghormati semua proses hukum yang berjalan.

“Kenapa saya harus menanggapi itu? Saya kira kita harus mengerti bagaimana suatu ranah hukum diselesaikan di ranah hukum, bukan di media, bukan dengan propaganda, bukan dengan istilah pernyataan yang macammacam itu,” papar Juru Bicara Presiden Julian Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Julian juga menyampaikan somasi kepada Rizal Ramli atas nama pribadi.

Dengan kata lain, somasiSBYdilakukanbukanatas nama presiden. “Kita tahu Pak SBY sebagai kepala negara dan presiden sehingga sebagai presiden beliau berurusan dengan hukum, memang ada pengacara negara yaitu jaksa agung. Tetapi, sebagai presiden, jaksa agung yang bekerja. Namun, sebagai pribadiataukeluarga, tentutidak boleh jaksa agung masuk ke sana, tidak dibenarkan baik secara konstitusi,” tuturnya. Julian tidak berkomentar soal dukungan 200 pengacara terhadap Rizal Ramli untuk menyomasi SBY.

“Saya tidak mengerti dan tidak bisa menanggapi pernyataan mengenai 200 pengacara itu,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, sebagai seorang presiden, SBY juga memiliki hak individu yang harus dihargai. Jika ada orang yang tidak suka atas somasi tersebut, dia mempersilakan untuk menggugat lewat jalur hukum. “Ikut saja proses hukumnya,” ucapnya. kiswondari    

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/362434