Ini Semua Tentang Ideologi SBY, Bukan Soal Kampanye Hitam

 

Pada 2004, SBY menentukan arah ideologi bangsa yang ia nahkodai menuju ke neoliberalisme. Hal ini terwujud dengan diangkatnya para teknokrat penganut pasar bebas menjadi para menteri perekonomian. Pada saat yang sama SBY tidak jadi memasukkan DR Rizal Ramli ke dalam tim ekonomi tersebut oleh karena terdapat penolakan dari para kubu pasar bebas, seperti: Marie Elka Pangestu dan Sri Mulyani (dengan Boediono berada di belakangnya sebagai mentor mereka). Di sini Rizal Ramli telah dikhianati (atau didustai) oleh sahabatnya sesama pejuang Reformasi (SBY merupakan salah satu tokoh militer yang berkonspirasi menjatuhkan Suharto pada 1998). Mereka berdua, SBY dan Rizal Ramli, adalah “teman lama”, sudah sejak 1978.

Pada saat 1978 itu Rizal Ramli merupakan pimpinan dari mahasiswa penentang Orde Baru (bersama Ir. Abdulrachim, Indro Tjahyono, Heri Achmadi, Irzadi Mirwan, dll) sedangkan SBY merupakan kapten dari pasukan bersenjata yang ikut menduduki kampus ITB selama 3 bulan. Jika Rizal Ramli dan kawan-kawan seperjuangannya mengkonsep sebuah sistem Perubahan sebagai alternatif dari Orde Baru, secara kontradiktif kapten SBY merupakan salah satu perwira yang melakukan represi terhadap para mahasiswa dan dosen di kampus ITB 1978 (baru 20 tahun kemudian SBY sadar perjuangan Rizal Ramli sejak dulu benar adanya). Sudah menjadi takdir, bahwa SBY sejak muda tidak pernah berideologi (karena menjadi sekrup sistem pendindasan pemerintahan otoriter Orde Baru), sedangkan Rizal Ramli sudah sejak sangat muda memiliki ideologi yang menginginkan perubahan sistem ekonomi. Maka wajar jika kemudian Rizal Ramli tidak ikut dalam kabinet pemerintahan neoliberal yang sudah berjalan lebih dari sembilan tahun bersama SBY ini.

Dan dikarenakan munculnya Skandal Bank Century pada 2008, hubungan SBY dan Rizal Ramli menjadi semakin pelik. Rizal Ramli sudah terkenal semenjak mahasiswa tidak pernah ragu menentang ketidak adilan (lewat Gerakan Anti Kebodohan 1977-1978) dan korupsi (keluarga Suharto). Maka Skandal Bank Century juga menjadi sasaran kritisisme doktor ekonomi lulusan Universitas Boston, Amerika Serikat, ini. Skandal Century sejatinya memang olah pikir Boediono, tentu dengan sepengetahuan penuh dari SBY (karena Sri Mulyani –yang mengaku dibohongi Boediono- berkali-kali melapor ke SBY, yang sedang berada di Amerika Serikat, soal rencana bailout Bank sakit ini).. Jika tidak ingin dikatakan sebagai gratifikasi, ia bisa dikatakan upeti politik dari kaum monetaris kepada SBY.

Krisis keuangan 2008 dikatakan (dengan berbagai teori dari kalangan ini, Gubernur Bank Indonesia, Boediono) mengancam perekonomian Indonesia, padahal kenyataannya tidak pernah terjadi. Hal ini dijadikan alasan bagi para kriminalis kerah putih semacam Boediono, yang sudah bermasalah sejak BLBI 1997-1998, Bank Mandiri 2002, dan Bank Century 2008-2009, untuk memberi upeti bagi perpanjangan masa jabatan SBY. Bank Indover yang katanya bangkrut, dicoba oleh Boediono untuk dibail-out namun digagalkan oleh ketua KPK non-aktif, Antasari Azhar (yang kemudian dikriminilisasi dengan rekayasa tingkat tinggi). Setelah Antasari masuk bui, maka Boediono pun lebih leluasa memilih bank bocor untuk dijadikan “ATM” untuk pengadaan upeti politik. Targetnya kali ini adalah Bank Century, yang memang sejak penggabungannya bermasalah.

Uang dalam jumlah besar pun keluar dari Bank Indonesia masuk ke Bank Century, yang anehnya terjadi dalam selang waktu yang berjarak cukup lama (sejak 2008 hingga 2009). Kalaupun benar, aliran uang haram ini seharusnya tercatat pada log book di Bank Indonesia- tentu dapat diketahui jika KPK merminat memperdalam kasus bocornya Bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara ini. Dan karena runtut waktunya bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2009, logikanya aksi kejahatan korporasi ini berhubungan dengan pendanaan tim sukses pemenangan SBY pada 2009. Itulah mengapa SBY begitu reaksioner begitu Rizal Ramli coba menjelaskan suatu analisis yang sangat masuk akal menyangkut hubungan antara kejadian ekonomi-politik dalam Skandal (pembobolan) Bank Century- hingga somasi pun melayang darinya belum lama ini. 

Karena jasanya membobol Bank Century, Boediono pun, dengan restu (.alm) Widjoyo Nitisastro –bosnya geng neoliberal- dijadikan SBY sebagai wakilnya pada pilpres 2009, menggeser seluruh 9 orang cawapres yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Partai Koalisi. Setelah SBY menang pada 2009, yang kabarnya dilakukan dengan manipulasi peralatan IT KPU (di mana Antasari Azhar sebenarnya juga sudah mengetahuinya). Akhirnya Boediono lah yang bukan merupakan politisi, melainkan seorang mantan banker Bank of America di era 1960-an akhir, dapat melaju menjadi wakil presiden Republik Indonesia pada 2009. Boediono pun menjadi wakil presiden pertama yang merupakan generasi penerus dari “mafia Berkeley” (merupakan generasi teknokrat, yang menurut John Perkins dalam buku The Economic Hitman, yang memimpin dengan senjata).

Dengan memilih seorang wakil Presiden seorang neolib –yang sangat memalukan, yang bersangkutan sering berlagak nasionalis secara simbolik (dengan mengunjungi Ende tempat Bung Karno dibuang tahun 1930-an, dsb)- maka SBY sudah semakin kehilangan kendali atas perekonomian bangsa yang sedang berlangsung di hadapannya. Apalagi kemudian diangkat seorang menteri koordinator perekonomian yang kurang mumpuni, yaitu besan SBY sendiri. Menjadi sangat lumrah jika kemudian bangsa Indonesia melaju semakin jauh meninggalkan perekonomian konstitusi seperti yang dikehendaki Rizal Ramli, namun malah tenggelam dalam neoliberalisme: pintu masuk dari penjajahan gaya baru (neokolonialisme).

Di bawah SBY (Boediono), sebagian angka makro ekonomi cukup baik, meskipun masih didera oleh quarto deficit, namun ketimpangan yang dilukiskan dengan indeks gini semakin tajam. Apa yang dilakukan oleh SBY dan Boediono selama memimpin hanya berupaya melanggengkan “penjajahan” tersebut. Karena kondisi “terjajah” dapat diwakilkan dengan kemiskinan. Sederhananya: jika dalam Negara sekaya Indonesia ternyata masih terdapat 100-an juta rakyat yang berpenghasilan di bawah Rp 12.000/bulan, maka jelas rakyatnya sejatinya masih terjajah.

Rizal Ramli adalah ekonom kelas internasional (menjadi penasehat panel ahli di UNDP, badan di Perserikatan Bangsa Bangsa, bersama tiga orang peraih Nobel Ekonomi) yang menganut paham ekonomi konstitusi, berseberangan dengan paham ekonomi neoliberalisme jenderal SBY dan Boediono. Jika coba diingat lagi: pada saat berada dalam kabinet Gus Dur 1999-2001, Rizal Ramli cukup memberikan terapi kejut pada lembaga internasional simbol neoliberal seperti IMF, dengan berhasil memaksakan lembaga donor mengikuti poin-poin LoI yang diusulkan oleh Indonesia (yang pada masa SBY hanya bisa melunasi utangnya). Bahkan, jika tidak Gus Dur dilengserkan pada 2001 oleh SBY dan kelompoknya, maka Freeport sudah dapat direnegosiasi untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan menteri Rizal Ramli (yang pada masa SBY-Boediono sampai detik ini Freeport tentu tidak dapat tersentuh).

Jelas, yang menjadi masalah di sini bukanlah soal kampanye hitam seperti kekhawatiran SBY belum lama ini (28/01/2014), tetapi adalah paham atau ideologi ekonomi yang SBY anut. SBY sudah terlampau jauh meninggalkan perekonomian konstitusi dalam 9 tahun belakangan, mengingkari amanat suci the founding fathers. Oleh karena itu yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan (2014-2019) bukanlah lagi seorang jenderal yang gampang disetir oleh kepentingan asing seperti SBY, tetapi adalah seorang ekonom konstitusi seperti Rizal Ramli . (Oleh: Subandi, pemerhati politik)

Sumber : http://www.rimanews.com/read/20140128/139307/ini-semua-tentang-ideologi-...