Rizal Ramli: Warga Nahdiyin Harus Sejahtera

 

RIMANEWS - “Walau sudah lebih dari 68 tahun merdeka, 80% rakyat Indonesia belum merasakan kesejahteraan. Tragisnya, lapisan paling bawah rakyat yang tidak sejahtera itu kebanyakan warga Nahdiyin. Untuk itu kita harus berjuang mengangkat level kesejahteraan rakyat Indonesia yang belum sejahtera,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ketika menerima kunjungan sekitar 30an tokoh aktivis senior Nahdlatul Ulama yang dipimpin Wakil ketua PB NU Ahmad Bagdja, di kantornya, bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Kunjungan sejumlah tokoh senior NU itu dimaksudkan untuk mempererat hubungan silaturahim dengan Rizal Ramli yang selama ini memang sudah terjalin sangat baik. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan hangat. Bahkan seorang di antaranya ada yang terang-terangan menyebut Rizal Ramli yang juga santri Gus Dur itu sebagai salah satu begawan ekonomi yang sangat dibutuhkan Indonesia.

“Kami ingin mendengar langsung visi dan misi pak Rizal sebagai salah satu putra terbaik bangsa jika diberi amanah menjadi presiden pada 2014. Soalnya Indonesia saat ini sudah sangat terpuruk dengan berbagai masalah yang sangat berat. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu membawa rakyat jadi sejahtera,” ujar seorang tokoh NU tersebut.

Bagi RR-1, demikian peserta Konvensi Rakyat Capres 2014 ini biasa disapa, meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan tugas yang sulit. Kuncinya, lanjut dia, adalah menerapkan kebijakan ekonomi berbasis konstitusi. Bukan sistem ekonomi neoliberal, karena hal itu merupakan pengkhianatan terhadap UUD 1945.

Tokoh nasional yang dikenal gigih memperjuangkan ekonomi konstitusi ini bermimpi Indonesia naik kelas. Naik kelas di bidang ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Jika rakyat kita makmur, maka Indonesia akan menjadi negara maju yang dihormati masyarakat internasional.

“Di sisi lain, saya percaya kemiskinan adalah sumber kejahatan. Karena kesulitan ekonomi membuat orang terpaksa melakukan kejahatan untuk bisa bertahan hidup. Ini tidak boleh terjadi. Sudah saatnya rakyat Indonesia sejahtera,” kata Capres paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

Selama ini bangsa Indonesia dininabobokan dengan pujian terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi. Padahal sejatinya selama puluhan tahun pertumbuhan ekonomi hanya biasa-biasa saja, sekitar 6-7%. Bahkan dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi ditopang faktor-faktor internasional. Terjadi commodity booming di pasar internasinonal selama satu dekade karena konsumsi yang sangat besar dari China dan India. Faktor lainnya, ada aliran uang dari negara-negara maju yang mengalami krisis. Inilah yang menjelaskan harga saham, properti terus naik. Sayangnya, tingginya pertumbuhan ekonomi sebagian besar tidak dinikmati rakyat.

Sebetulnya ada indikator lain yang lebih menggambarkan kesejahteraan rakyat, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI). Di sini diukur kesejahteraan masyarakat, akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan lainnya. Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia saat ini terbelakang di antara lima negara Asean di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philipina.

Tingginya pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan itu pun ternyata mulai tampak keropos.  Harga komoditi dunia turun 30%. Seiring dengan mulai membaiknya perekenomian Amerika dan Eropa, mulai terjadi aliran dana panas keluar Indonesia. Inilah antara lain yang menjadi penyebab terjadinya quatro deficits sekaligus.

Quatro deficits yang dimaksud Rizal Ramli adalah defisit Neraca Perdagangan sebesar minus 6 miliar dolar AS, defisit Neraca Pembayaran minus 9,8 miliar dolar AS, deficits Balance Of Payments minus 6,6 miliar dolar AS pada Q1-2013, dan defisit APBN plus utang lebih dari Rp 2.100 triliun. Ini artinya ekonomi Indonesia memasuki ‘lampu kuning.’ Jika tidak segera diatasi, bukan mustahil Indonesia akan masuk ke status ‘lampu merah’ seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1998.

“Tugas presiden ke depan harus mampu menekan quatro deficits secara cepat dan tepat. Ini hanya bisa terjadi kalau presiden memiliki visi, karakter, dan kapasitas dalam memecahkan masalah. Bukan pemimpin yang hanya sibuk membangun pencitraan. Pemimpin terpilih nanti harus merupakan bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,” kata Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) era Gus Dur ini mengingatkan.

Selain itu, kata Menteri Keuangan Presiden Abdurrahman Wahid ini, perbaikan stabilitas ekonomi makro mutlak juga harus dilakukan agar ekonomi Indonesia bisa kembali masuk ‘lampu hijau.’ Pemerintah yang baru harus melaksanakan kebijakan ekonomi sosial yang agresif, sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. (*) 
 

Sumber : http://www.rimanews.com/read/20140123/138321/rizal-ramli-warga-nahdiyin-...