Rizal Ramli: Presiden dan Menterinya Harus Les Khusus UUD '45

alt

JAKARTA, PedomanNEWS - Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan elpiji sudah menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Karena itu, kebijakan PT Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kilogram dengan alasan mekanisme pasar, sudah melanggar konstitusi.

"Negara harus ikut campur jika berkaitan dengan rakyat dan kebutuhan strategis, tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Elpiji itu sifatnya kebutuhan dasar rakyat, sehingga strategis," kata Rizal di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/1). 

Menurutnya, dengan menyerahkan harga elpiji sepenuhnya kepada mekanisme pasar, pemerintah telah melecehkan UUD 1945 dan konstitusi.. "Saya minta kepada presiden dan menterinya dengan hormat, untuk diberikan les khusus tentang UUD 45, balik ke kampus. Saya yakin mereka tidak paham dan tidak menghayat," singgungnya.

Tak hanya itu, permintaan maaf Meneg BUMN Dahlan Iskan atas kenaikan harga elpiji tersebut, turut dikritiknya. "Pak Dahlan juga harus kursus soal konstitusi, walaupun dia sudah minta maaf tulus," tandasnya.

Sejatinya, kata Rizal, negara wajib memiliki keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada pasar. " Negara itu punya banyak kekuasaan, tapi garis keberpihakannya harus jelas, apakah kepada rakyat, negara atau neolib yang menyerahkan pada pasar," tuntasnya.

Nurrina Desiani

Sumber : http://pedomannews.com/politik-hukum-dan-keamanan/26385-rizal-ramli-pres...